↑ Return to Profile

Profile Kantor

 

kppnaKantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Parepare adalah salah satu Instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor wilayah Propinsi Sulawesi Selatan.

Pada awal mulanya Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Parepare bernama CKC, kemudian diubah menjadi Kantor Bendahara Negara (KBN) yang dibentuk pada tanggal 1 oktober 1965.
Pada tanggal 12 Juni 1976 Kantor Bendahara Negara Parepare men-galami perubahan dan struktur organisasi dipecah menjadi tiga unit kerja yaitu Kantor Perbendaharaan Negara (KPN), Kantor Kas Negara (KKN) dan Satuan Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran yang berada di daerah.

Pada tanggal 11 Juni 1981 bangunan Kantor Perbendaharaan Parepare yang beralamat di jl. Karaeng burane No.20 diresmikan oleh Sekretaris Ditjen Anggaran waktu itu yaitu H.Imam Rusdi.
Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan RI No.303/KMK01/2004 tanggal 23 Juni 2004 tentang perubahan nama Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Parepare (KPKN Parepare) menjadi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Parepare.

KPPN Parepare menaungi 157 satuan kerja (satker) yang tersebar di lima wilayah, yaitu: Kota Parepare, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Enrekang, dan Kabupaten Barru.
Demi menjalankan proses penyerapan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel, KPPN Parepare bertugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugas tersebut, KPPN Parepare menyelenggarakan beberapa fungsi antara lain Pengujian terhadap dokumen surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan, Penerbitan surat perintah pencairan dana dari Kas Negara atas nama Menteri Keuangan (Bendahara Umum Negara), Penyaluran pembiayaan atas beban APBN, Penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang yang telah disalurkan, Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari kas Negara, Pengiriman dan penerimaan kiriman uang, Penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara, Penyusunan laporan realisasi pembiayaan yang berasal dari pinjaman dan hibah luar negeri, Penatausahaan penerimaan negara bukan pajak, Penyelenggaraan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi, Pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan, Pelaksanaan kehumasan, Pelaksanaan administrasi KPPN Parepare.

Untuk memberikan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat/stakeholder sesuai tugas pokok dan fungsi KPPN Parepare dengan memanfaatkan/memberdayakan sumber daya manusia, yang didukung teknologi informasi dan sumber daya lainnya dalam upaya ikut serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih, profesional, bertanggung jawab sesuai kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN Parepare melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang didukung oleh lima bagian atau seksi, diantaranya adalah: Sub Bagian Umum, Seksi Pencairan Dana, Seksi Bank/ Giro Pos, Seksi Verifikasi dan Akuntansi, dan Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal. Masing-masing bagian dan seksi bersinergi dalam mencapai Misi dan Visi KPPN Parepare.