Apr 06

Update Aplikasi SAIBA Versi 1.1 tanggal 1 April 2015

Update Aplikasi SAIBA versi 1.1 ini digunakan dalam rangka rekonsiliasi antara UAKPA dengan KPPN serta 
penyusunan laporan keuangan tingkat UAKPA.
Bagi UAKPA yang sudah melakukan rekonsiliasi bulan Januari sampai dengan Maret 2015 dan sudah terbit BAR, 
tidak perlu melakukan rekonsiliasi ulang.Namun tetap melakukan update aplikasi SAIBA versi 1.1 tersebut.
 

1. Menghapus Menu 
   - Utility > Pengiriman ke KPPN untuk SPAN (karena rekon 2015 seluruhnya via SPAN)

2. Men-disable Menu 
   - Utility > Terima saldo awal aset dan Penerimaan aset dari UAKPB (menunggu SIMAK-BMN Akrual)

3. Perbaikan ADK Kirim ke KPPPN 
   - Transaksi UP-PNBP tidak terbawa

4. Perbaikan posting rules (transaksi tidak terposting)
   - 8155xx dan 8255xx (TUP)
   - 511521 Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS
   - 511522 Belanja Tunjangan Tenaga Penyuluh Non PNS
   - 513271 Belanja Program Jaminan Kecelakaan Kerja Pegawai
   - 513281 Belanja Program Jaminan Kematian Pegawai

5. Perbaikan Form Pendapatan 
   - Pengembalian UP/TUP terkena validasi kode Kegiatan/Output

6. Penambahan Jurnal Penyesuaian :
   - Kategori 05 > akun 5949xx
   - Kategori 09 > akun 42395x

7. Penambahan Jurnal Reklas Neraca
   - Kas Lainnya di BP (D) x Hibah Langsung yang Belum Disahkan (K)
   - Kas Lainnya di K/L dari Hibah (D) x Kas Lainnya di BP (K)

8. Perubahan Referensi BAS
   - 21996 Utang Bendahara Pengeluaran > Utang Bendahara
   - 219961 Utang Potongan Bendahara yang belum disetor > Utang Potongan Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor

9. Perbaikan Report Neraca
   - Neraca Semester II tidak balance

10. Penambahan BAS Akrual
    - 5949xx (Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang)

Download Klik disini 

Mar 28

Penyesuaian Besaran Uang Makan PNS 2015

UANG MAKAN

S-2160/PB/2015 mengatur tentang Penyesuaian Besaran Uang Makan PNS 2015.Terkait perubahan ini PMK No.53 Tahun 2014 yang mengatur besaran uang makan tahun 2015 akan dilakukan revisi. Sambil menunggu PMK revisi, mulai bulan Maret 2015 pembayaran uang makan disesuaikan sesuai yang tercantum di S-2160/PB/2015. Tarif ini sudah diakomodir di Aplikasi GPP 2015 versi 10-03-2015.

Sambil Menunggu penetapan perubahan PMK nomor 53/PMK.02/2014 tentang standa biaya masukan TA 2015, untuk pembayaran uang makan PNS mulai bulan Maret 2015 sebagai berikut :

1. Golongan I dan II sebesar Rp. 30.000,- per hari

2. Golongan III sebesar Rp. 32.000,- per hari

3. Golongan IV Rp. 36.000,- per hari

Download S-2160/PB/2015

 

Mar 17

UPDATE APLIKASI SAS Ver.15.0.4

Berikut kami sampaikan Update Aplikasi SAS Versi 15.0.4,

Update berikut terkait :

  • Perbaikan SPM UP dan GUP KP
  • Perbaikan menu Monitoring Penyelesaian SPP
  • Perbaikan menu Koreksi SPM BLU terkait nilai negatif
  • Perbaikan Modul Bendahara Pengeluaran
  • Perbaikan Kirim ADK LPJ
  • Penggabungan perekaman kuitansi dan pajak
  • Perbaikan transaksi penerimaan LPJ BPP
  • Perbaikan Modul Bendahara Penerimaan
  • Penyesuaian Import ADK Simfoni

 

DOWNLOAD

Mar 04

Perpanjangan Revisi DIPA, Penyelesaian PTUP/GUP Nihil, Pengesahan Hibah Langsung, Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU Koreksi SPM, Serta Pencatatan Transaksi/Perubahan Transaksi Keuangan Lainnya dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2014 (S-1371/PB/2015)

PDFSehubungan dengan Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-7638/PB/2014 tanggal 11 November 2014 hal pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Akhir TA 2014 dan nomor : S-149/PB/2015 tanggal 8 Januari 2015 hal “Petunjuk lebih lanjut penyusunan laporan keuangan kuasa BUN tingkat KPPN kanwil Ditjen Perbendaharaan Tahun 2014″, dengan ini disampaikan kepada seluruh Satker KPPN Parepare untuk segera menyelesaikan pagu minus dalam DIPA 2014, PTUP/GUP Nihil 2014 yang belum diselesaikan, Hibah Langsung yang belum disahkan, Koreksi SPM yang belum diselesaikan, serta transaksi keuangan lainnya tahun 2014 yang belum tercatat hingga saat ini. Batas pengajuan dokumen disampaikan ke KPPN paling lambat 13 Maret 2015.

 

>>Download Surat<<

Feb 06

Pelaksanaan Rekonsiliasi antara UAKPA dan KPPN (S-915/PB.6/2015)

Sehubungan dengan launching aplikasi SAIBA , dengan ini disampaikan bahwa pelaksanaan rekonsiliasi antara UAKPA dan KPPN untuk bulan Januari belum dapat dilaksanakan (ditunda) sampai dilaunchingnya aplikasi SAIBA dan sampai  adanya petunjuk lebih lanjut.

DOWNLOAD SURAT

Jan 30

Pedoman Revisi DIPA TA 2015

diparBerikut ini kami sampaikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257 tahun 2014 Tentang Pedoman Tata cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2015. Silakan didownload dan dipedomani dalam penyusunan dan pengusulan revisi DIPA TA 2015.

Terimakasih

 

DOWNLOAD PMK 257 TAHUN 2014

Nov 19

Langkah Langkah Akhir Tahun 2014 (PER-37/PB/2014)

LLAT 2014Kepada seluruh satker / stakeholder KPPN Parepare agar dapat mempedomani Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : PER-37/PB/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran negara Akhir Tahun 2014 dan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : S-7638/PB/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran negara Akhir Tahun 2014 .

Per-37/PB/2014   IIII   PDF Batas-Batas Akhir Tahun 2014

Nov 19

Pembukaan dan Penutupan Rekening

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING 

  • Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran dapat membuka rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran dengan persetujuan KPPN
  • Khusus untuk Rekening Lainnya harus dengan Persetujuan Kuasa BUN Pusat (Direktorat Pengelolaan Kas Negara)
  • Rekening lainnya sebagaimana tersebut diatas terdiri dari : 
    • Rekening Pengelolaan Kas BLU;
    • Rekening Operasional BLU; dan
    • Rekening Dana Kelolaan.
    • Persyaratan pembukaan rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran dengan persetujuan KPPN adalah :
    • Surat Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening
    • Surat Pernyataan tentang Penggunaan Rekening
    • Fotokopi DIPA
    • Norma Waktu  :  1 Hari Kerja
    • Biaya             :  Tanpa Biaya

 

PELAPORAN DAN PENUTUPAN REKENING

  • Setelah rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran disetujui dan dibuka pada Bank Umum, Satker wajib membuat Laporan Pembukaan Rekening paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pembukaan rekening dan disampaikan ke KPPN, Rekening tersebut juga harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan Satker setiap akhir semester ke KPPN.
  • Rekening Satuan kerja yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya harus ditutup oleh Satuan Kerja dan saldonya dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Negara.
  • Dalam rangka pengelolaan kas, KPPN dapat memerintahkan penutupan dan/atau pemindahbukuan sebagian atau seluruh dana yang ada pada rekening ke Rekening Kas Umum Negara.   
  • Penutupan dan/atau pemindahbukuan tersebut harus dilaporkan kepada KPPN

 

Dasar Hukum : PMK-57/PMK.05/2007

 PMK-05/PMK.05/2010

Sep 26

Manajemen Penerimaan di SPAN

MP spanModul Manajemen Penerimaan menatausahaan penerimaan negara baik yang diterima melalui KPPN, Bank Indonesia, maupun penerimaan yang melalui Bank/Pos Persepsi (MPN dan MPN-G2). Selain itu juga mengelola penerimaan yang inputnya berasal dari Modul Pembayaran di SPAN, yang meliputi Penerimaan Potongan SPM, Pengembalian Pendapatan melalui SPM-KP/KC/PP, dan Penerimaan Pembiayaan melalui Penerbitan SP3 oleh KPPN Jakarta VI.

Modul Government Receipt terkoneksi dengan sistem MPN secara real time dan online (MPN-G2), telah mengakomodasi upload file dari sistem DMFAS (DJPU & Dit.SMI,DJPBN), serta mampu melakukan sinkronisasi dengan sistem BIG-eB (BI).

Pengguna modul ini adalah:

  • KPPN, terkait penerimaan potongan SPM, pengembalian pendapatan, dan penerimaan dari Bank/Pos Persepsi (MPN).
  • KPPN Jakarta VI, terkait pencatatan hutang dan penerimaan Surat Perintah Pengesahan/Pembukuan (SP3).
  • Dit. Pengelolaan Kas Negara (PKN), DJPB, terkait penerimaan dari BI dan dari Bank/Pos Persepsi (MPN-G2).
  • Dit. Sistem Manajemen Investasi (SMI), DJPB, terkait penerimaan penerusan pinjaman dan penerimaan kredit program.
  • Dit. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) , DJA, terkait penerimaan SDA, Migas, Non Migas dari Rekening di BI.
  • Ditjen Pengelolaan Utang, terkait penerimaan utang dan hibah luar negeri.

Beberapa perubahan atas proses bisnis yang terdapat pada modul ini adalah:

  • Terkait penerimaan dari BI: Penerimaan negara akan dicatat ketika masuk ke Rekening Pemerintah Lain (RPL).
  • Terkait Penerimaan dari MPN: Rekening koran disampaikan secara elektronik, dan terdapat sentralisasi penatausahaan penerimaan negara di KP DJPBN.
  • Terkait penerimaan dari KPPN: Proses rekonsiliasi data penerimaan dilakukan oleh sistem.

Pokok-pokok kebijakan yang diterapkan dalam modul ini:

  • Penerapan akuntansi akrual untuk transaksi penerimaan negara.
  • Sentralisasi rekening kas negara terkait penerimaan negara melalui MPN.
  • SPAN akan menjadi sumber data (feeder) bagi unit lain yang membutuhkan.
  • Penerimaan yang melalui KPPN akan mendapatkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang dihasilkan oleh SPAN.
  • Pendapatan dari perpajakan akan dicatat menurut KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
  • Pencatatan penerimaan melalui Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) dicatat sebagai penerimaan yang ditangguhkan.
  • MPN-G2 sebagai feeder untuk SPAN terkait penerimaan persepsi.

Pelaksanaan pada pihak-pihak terkait dalam modul ini:

  • Pelaksanaan pada Dit. SMI.
    • Subdit VSAP: Menatausahakan penerusan pinjaman dari mulai terjadinya piutang negara sampai dengan proses penagihan ke debitur serta pembuatan laporan.
    • Subdit Kredit Program: Menatausahakan penerimaan yang berasal dari penyaluran Kredit Usaha Kecil Mikro (KUKM).
      Pelaksanaan pada KPPN Jakarta VI.
    • Middle Office: Menerima data Withdrawal Application (WA) dan NOD dari Front Office untuk selanjutnya melakukan proses SP3.
    • Back Office: Upload SP3 ke SPAN untuk dicatat sebagai data penerimaan pembiayaan.
  • Pelaksanaan pada DJA.
    • Direktorat PNBP: Menerima informasi dari Dit. PKN, DJPB atas PNBP (setoran Migas, Panas Bumi, dan SDA) yang diterima, serta melakukan reklasifikasi jurnal dari penerimaan yang ditangguhkan serta meneruskannya melalui Surat Permintaan Pemindahbukuan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q Direktorat PKN.
  • Pelaksanaan pada DJPU:
    • Menerima NOD dari pihak Lender dan kemudian memproses menjadi Surat Perintah Pembukuan Penarikan PHLN (SP4HLN).
    • Melakukan upload file ADK dari aplikasi DMFAS ke SPAN.
    • Meneruskan ke KPPN Jakarta VI sebagai dasar penerbitan SP3.
  • Pelaksanaan pada Dit. PKN.
    • Subdit Rekening Pemerintah Lainnya dan Bendahara Instansi (RPLBI): Menerima rekening koran dari BI terkait SDA Migas, Panas Bumi (termasuk PBB Migas dan PPh Migas) dan SDA Non Migas serta penerimaan di Rekening Dana Investasi/Rekening Pemerintah Daerah; Menerima setoran pengembalian penerusan pinjaman.
    • Subdit Rekening Pinjaman dan Hibah (RPH): Menerima data NOD dari DJPU (penerimaan pembiayaan), menerima data SP3 dari KPPN Jakarta VI, serta penerimaan melalui reksus.
    • Subdit Penerimaan Negara (PN): Menerima data transaksi setoran yang melalui Bank/Pos Persepsi (MPN-G2) termasuk setoran dalam valuta asing.
    • Subdit Rekening Kas Negara (RKN): Mengelola penerimaan PFK, dan menatausahakan informasi arus kas.
    • Subdit Rekening Kas Umum Negara (RKUN): Pencatatan penerimaan pada Rekening SUN dan pencatatan penerimaan laba BUMN dan penerimaan dari Program Loan.

Pelaksanaan pada KPPN.

  • Front Office: Menerima data file ADK dari Bank/Pos Persepsi (MPN) dan selanjutnya melakukan upload ke SPAN; serta menerima SPM dari satker terkait potongan SPM dan pengembalian pendapatan.
  • Middle Office: Melakukan pemrosesan SP2D dan rekonsiliasi data MPN, serta penerimaan atas retur SP2D.
  • Back Office: Menatausahakan penerimaan yang berasal dari potongan SPM (pajak, PNBP, pengembalian sisa UP, penerimaan PFK, dan pengembalian belanja), serta yang berasal pengembalian pendapatan.

 

Aug 28

SPPT dalam Proses Bisnis SPAN

SPPT adalah salah satu fitur yang akan digunakan dalam proses bisnis SPAN. SPPT digunakan dalam proses bisnis pembayaran. SPPT diterbitkan oleh KPPN setelah diterimanya dan disetujuinya SPM satker yang kemudian akan diikuti oleh terbitnya SP2D sesuai dengan tanggal jatuh tempo SPPT.

SPPT adalah kepanjangan dari Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan, merupakan notifikasi yang diberikan KPPN kepada satker sebagai informasi bahwa tagihan dalam SPM satker telah disetujui dan akan dicairkan sesuai dengan tanggal jatuh tempo sebagaimana yang tercantum dalam SPPT. SPPT diterbitkan oleh Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN. Terhadap satu SPM yang diajukan akan diterbitkan satu SPPT.
Read the rest of this entry »

Older posts «