Sep 26

Manajemen Penerimaan di SPAN

MP spanModul Manajemen Penerimaan menatausahaan penerimaan negara baik yang diterima melalui KPPN, Bank Indonesia, maupun penerimaan yang melalui Bank/Pos Persepsi (MPN dan MPN-G2). Selain itu juga mengelola penerimaan yang inputnya berasal dari Modul Pembayaran di SPAN, yang meliputi Penerimaan Potongan SPM, Pengembalian Pendapatan melalui SPM-KP/KC/PP, dan Penerimaan Pembiayaan melalui Penerbitan SP3 oleh KPPN Jakarta VI.

Modul Government Receipt terkoneksi dengan sistem MPN secara real time dan online (MPN-G2), telah mengakomodasi upload file dari sistem DMFAS (DJPU & Dit.SMI,DJPBN), serta mampu melakukan sinkronisasi dengan sistem BIG-eB (BI).

Pengguna modul ini adalah:

  • KPPN, terkait penerimaan potongan SPM, pengembalian pendapatan, dan penerimaan dari Bank/Pos Persepsi (MPN).
  • KPPN Jakarta VI, terkait pencatatan hutang dan penerimaan Surat Perintah Pengesahan/Pembukuan (SP3).
  • Dit. Pengelolaan Kas Negara (PKN), DJPB, terkait penerimaan dari BI dan dari Bank/Pos Persepsi (MPN-G2).
  • Dit. Sistem Manajemen Investasi (SMI), DJPB, terkait penerimaan penerusan pinjaman dan penerimaan kredit program.
  • Dit. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) , DJA, terkait penerimaan SDA, Migas, Non Migas dari Rekening di BI.
  • Ditjen Pengelolaan Utang, terkait penerimaan utang dan hibah luar negeri.

Beberapa perubahan atas proses bisnis yang terdapat pada modul ini adalah:

  • Terkait penerimaan dari BI: Penerimaan negara akan dicatat ketika masuk ke Rekening Pemerintah Lain (RPL).
  • Terkait Penerimaan dari MPN: Rekening koran disampaikan secara elektronik, dan terdapat sentralisasi penatausahaan penerimaan negara di KP DJPBN.
  • Terkait penerimaan dari KPPN: Proses rekonsiliasi data penerimaan dilakukan oleh sistem.

Pokok-pokok kebijakan yang diterapkan dalam modul ini:

  • Penerapan akuntansi akrual untuk transaksi penerimaan negara.
  • Sentralisasi rekening kas negara terkait penerimaan negara melalui MPN.
  • SPAN akan menjadi sumber data (feeder) bagi unit lain yang membutuhkan.
  • Penerimaan yang melalui KPPN akan mendapatkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang dihasilkan oleh SPAN.
  • Pendapatan dari perpajakan akan dicatat menurut KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
  • Pencatatan penerimaan melalui Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) dicatat sebagai penerimaan yang ditangguhkan.
  • MPN-G2 sebagai feeder untuk SPAN terkait penerimaan persepsi.

Pelaksanaan pada pihak-pihak terkait dalam modul ini:

  • Pelaksanaan pada Dit. SMI.
    • Subdit VSAP: Menatausahakan penerusan pinjaman dari mulai terjadinya piutang negara sampai dengan proses penagihan ke debitur serta pembuatan laporan.
    • Subdit Kredit Program: Menatausahakan penerimaan yang berasal dari penyaluran Kredit Usaha Kecil Mikro (KUKM).
      Pelaksanaan pada KPPN Jakarta VI.
    • Middle Office: Menerima data Withdrawal Application (WA) dan NOD dari Front Office untuk selanjutnya melakukan proses SP3.
    • Back Office: Upload SP3 ke SPAN untuk dicatat sebagai data penerimaan pembiayaan.
  • Pelaksanaan pada DJA.
    • Direktorat PNBP: Menerima informasi dari Dit. PKN, DJPB atas PNBP (setoran Migas, Panas Bumi, dan SDA) yang diterima, serta melakukan reklasifikasi jurnal dari penerimaan yang ditangguhkan serta meneruskannya melalui Surat Permintaan Pemindahbukuan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q Direktorat PKN.
  • Pelaksanaan pada DJPU:
    • Menerima NOD dari pihak Lender dan kemudian memproses menjadi Surat Perintah Pembukuan Penarikan PHLN (SP4HLN).
    • Melakukan upload file ADK dari aplikasi DMFAS ke SPAN.
    • Meneruskan ke KPPN Jakarta VI sebagai dasar penerbitan SP3.
  • Pelaksanaan pada Dit. PKN.
    • Subdit Rekening Pemerintah Lainnya dan Bendahara Instansi (RPLBI): Menerima rekening koran dari BI terkait SDA Migas, Panas Bumi (termasuk PBB Migas dan PPh Migas) dan SDA Non Migas serta penerimaan di Rekening Dana Investasi/Rekening Pemerintah Daerah; Menerima setoran pengembalian penerusan pinjaman.
    • Subdit Rekening Pinjaman dan Hibah (RPH): Menerima data NOD dari DJPU (penerimaan pembiayaan), menerima data SP3 dari KPPN Jakarta VI, serta penerimaan melalui reksus.
    • Subdit Penerimaan Negara (PN): Menerima data transaksi setoran yang melalui Bank/Pos Persepsi (MPN-G2) termasuk setoran dalam valuta asing.
    • Subdit Rekening Kas Negara (RKN): Mengelola penerimaan PFK, dan menatausahakan informasi arus kas.
    • Subdit Rekening Kas Umum Negara (RKUN): Pencatatan penerimaan pada Rekening SUN dan pencatatan penerimaan laba BUMN dan penerimaan dari Program Loan.

Pelaksanaan pada KPPN.

  • Front Office: Menerima data file ADK dari Bank/Pos Persepsi (MPN) dan selanjutnya melakukan upload ke SPAN; serta menerima SPM dari satker terkait potongan SPM dan pengembalian pendapatan.
  • Middle Office: Melakukan pemrosesan SP2D dan rekonsiliasi data MPN, serta penerimaan atas retur SP2D.
  • Back Office: Menatausahakan penerimaan yang berasal dari potongan SPM (pajak, PNBP, pengembalian sisa UP, penerimaan PFK, dan pengembalian belanja), serta yang berasal pengembalian pendapatan.

 

Aug 28

SPPT dalam Proses Bisnis SPAN

SPPT adalah salah satu fitur yang akan digunakan dalam proses bisnis SPAN. SPPT digunakan dalam proses bisnis pembayaran. SPPT diterbitkan oleh KPPN setelah diterimanya dan disetujuinya SPM satker yang kemudian akan diikuti oleh terbitnya SP2D sesuai dengan tanggal jatuh tempo SPPT.

SPPT adalah kepanjangan dari Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan, merupakan notifikasi yang diberikan KPPN kepada satker sebagai informasi bahwa tagihan dalam SPM satker telah disetujui dan akan dicairkan sesuai dengan tanggal jatuh tempo sebagaimana yang tercantum dalam SPPT. SPPT diterbitkan oleh Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN. Terhadap satu SPM yang diajukan akan diterbitkan satu SPPT.
Read the rest of this entry »

Aug 05

Seksi MSKI KPPN

Banyak dari Stakeholder KPPN khususnya KPPN Parepare bertanya-tanya tentang MSKI. Sebenarnya apa sih MSKI yang dimaksud di KPPN,apa pula tugas dan fungsinya. Semoga tulisan ini sedikit banyak membantu kita mengetahui apa itu MSKI.

Seksi Managemen Satker dan Kepatuhan Internal atau disingkat MSKI merupakan salah satu seksi dari 5 seksi yang ada dalam struktur organisasi KPPN. Seksi MSKI merupakan seksi baru yang ada di KPPN.

Seksi MSKI mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

  1. Tugas di bidang manajemen satker:
    1. melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan perbendaharaan.
    2. fungsi customer service.
    3. supervisi teknis SPAN dan helpdesk SAKTI.
    4. pemantauan standar kualitas layanan KPPN dan penyediaan layanan perbendaharaan.
  2. Tugas di bidang kepatuhan internal:
    1. pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan.
    2. perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

 

 

oleh : Benie Habrian

 

Aug 05

TUPOKSI KPPN Pasca Implementasi SPAN

Terdapat dua bagian besar perubahan struktur organisasi di DJPBN yaitu perubahan struktur organisasi kantor pusat dan kantor vertikal. Perubahan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu Transformasi Kelembagaan di Kementerian Keuangan, Penajaman Fungsi Perbendaharan serta Implementasi SPAN.

struktur kppn

Dari gambar di atas terlihat untuk unit eselon IV di KPPN pada dasarnya secara nomenklatur tidak banyak berubah hanya saja akan ada satu unit  baru di KPPN yaitu seksi Manajemen Satuan Kerja dan Kepatuhan Internal (MSKI). Penambahan unit baru ini sebagai akibat adanya penajaman fungsi perbendaharaan dan juga Implementasi SPAN.

 

Implementasi SPAN di KPPN akan membawa dampak secara langsung maupun tidak langsung bagi unit eselon IV. Yang terdampak secara langsung oleh SPAN adalah Seksi Pencairan Dana, Seksi Bank dan Seksi Verifikasi dan Akuntansi sedangkan untuk Subbagian Umum dan Seksi Manajemen Satuan Kerja dan Kepatuhan Internal tidak terdampak secara langsung tetapi akan lebih banyak berfungsi sebagai unit pendukung di KPPN.

Kemudian, bagaimana tugas pokok dari masing masing unit?

Berikut ini akan kami paparkan untuk tugas pokok dan fungsi unit eselon IV di KPPN :

a.    Seksi Pencairan Dana pasca penerapan proses bisnis baru akan mempunyai tugas melayani satuan kerja mulai dari proses pendaftaran tagihan sampai dengan pembayaran yang meliputi :  pengujian resume tagihan dan SPM, penerbitan SPPT (Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan), penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (Badan Layanan Umum) BLU, pengelolaan data kontrak, data suplier, dan belanja pegawai satker, serta monitoring dan evaluasipenyerapananggaran satker.

b.    Seksi Bank mempunyai tugas melakukan penyelesaian transaksi pencairan dana dengan penerbitan SP2D atas tagihan yang telah jatuh tempo sesuai SPPT yang telah diterbitkan oleh seksi Pencairan Dana, melaksanakan fungsi Manajemen Kas, pengelolaan rekening Kuasa BUN dan Bendahara serta penatausahaan pengembalian Pendapatan/Penerimaan Negara.

c.    Seksi Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugasuntuk melakukanrekonsiliasi laporan akuntansi, penyusunan Laporan Keuangan tingkat Kuasa BUN, realisasi dan analisis kinerja anggaran serta analisis data statistik laporan keuangan regional.

d.    Seksi Manajemen Satuan Kerja dan Kepatuhan Internal akan mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan perbendaharaan, fungsicustomer service, supervisi teknisSPAN dan helpdeskSAKTI, pemantauan standar kualitas layanan KPPN, penyediaan layanan perbendaharaan, manajemen risiko, kepatuhan dan pengendalian internal serta pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin.

e.    Subbagian Umum sebagai supporting unit pada prinsipnya tugas pokok dan fungsinya tidak banyak berubah bila dibandingkan dengan tugas pokok dan fungsinya saat ini.Subbagian Umum KPPN mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukanpengelolaan organisasi, kinerja, SDM, dan keuangan, manajemen risiko, pengendalian internal serta tata usaha, rumah tangga dan kehumasan.

Oleh : Yogi Bekti Swasana

 

Disadur dari : http://www.span.depkeu.go.id/

 

Aug 05

Raker SKKI 2014

dirBertempat di Hall Hotel Grand Mercure Jakarta, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowirjono membuka acara Rapat Kerja Bidang SKKI Tahun 2014. Rapat kerja diikuti Kepala Seksi Kepatuhan Internal, Kepala Seksi Supervisi Teknis Aplikasi, dan satu orang staff Bidang SKKI dari seluruh Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

Rapat kerja berlangsung mulai tanggal 3 s.d 6 Juni 2014 dengan pembagian peserta menjadi dua kelas yaitu kelas manajerial dan kelas teknis. Kelas manajerial diikuti para kepala seksi, sedangkan kelas teknis diperuntukkan bagi para staff Bidang SKKI. Raker Bidang SKKI ini terselenggara atas kolaborasi apik antar tiga unit, Sekretariat Ditjen Perbendaharaan, Direktorat Transformasi Perbendaharaan, serta Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.

Hal yang cukup istimewa pada acara rapat kerja kali ini adalah hadirnya tiga pejabat kunci Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Kehadiran Inspektur III, Inspektur VII, dan Inspektur Bidang Investigasi, disertai dengan penyampaian keynote speech terkait sistem pengendalian internal, manajemen risiko, serta manajemen pengaduan sebagai perwujudan peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan pengawasan. Read the rest of this entry »

Apr 11

Menkeu Tegaskan Visi Baru Ditjen Perbendaharaan

rapimnas14Liputan Rapimnas Ditjen Perbendaharaan I Tahun 2014
Jakarta, perbendaharaan.go.id – Menteri Keuangan M. Chatib Basri tegaskan visi baru Ditjen Perbendaharaan di hadapan para peserta Rapimnas Ditjen Perbendaharaan, Rabu (2/4), di Gedung Dhanapala Kemenkeu. Menurutnya, untuk mencapai visi baru, yaitu, “Menjadi Pengelola Perbendaharaan yang Unggul di Tingkat Dunia,” Sumber Daya Manusia (SDM) Ditjen Perbendaharaan perlu terus meningkatkan kompetensinya.

“Untuk menjadi treasury manager sepuluh negara terbesar di dunia, dibutuhkan skill dan kemampuan yang luar biasa dari semua SDM di Ditjen Perbendaharaan,” ujar Chatib Basri. Read the rest of this entry »

Mar 04

MENDUDUKKAN BENDAHARA SESUAI TEMPATNYA

wamenkeuLiputan Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan No. 162/PMK.05/2013
Jakarta,Perbendaharaan.g.id-
Bertempat di Mezzanine Room, Gedung Djuanda I, sekitar 140 orang hadir mewakili 78 Kementerian/ Lembaga hadir dalam acara Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan No. 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selain para Direktur lingkup DJPBN, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan serta perwakilan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Selain itu, Kepala Kanwil DJPBN Provinsi DKI Jakarta dan Kepala KPPN lingkup Kanwil DJPBN Provinsi DKI Jakarta juga hadir dalam acara itu. Dibuka oleh Wakil Menteri Keuangan I, Anny Ratnawati, acara sosialisasi ini menjadi executive level meeting terkait peraturan tentang Bendahara. Read the rest of this entry »

Feb 27

Cetak Biru Pengelolaan SDM Ditjen Perbendaharaan

SDMLiputan Workshop Metodologi Riset Terapan-Bidang Pengelolaan SDM
Bogor, perbendaharaan.go.id -
Bagian Administrasi Kepegawaian menyelenggarakan Workshop Metodologi Riset Terapan (Bidang Pengelola SDM) pada tanggal 10 s.d. 15 Februari 2014, di Bogor. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama Ditjen Perbendaharaan dengan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB dan menjadi bagian dari program employee engagement tahun 2014.

Peserta workshop tersebut merupakan pejabat/pegawai pengelola SDM atau pejabat/pegawai lain yang ditunjuk Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan, dengan kriteria memiliki kemampuan berfikir kritis dan analitis serta dipandang mampu menyelesaikan kajian/penelitian pengelolaan SDM yang akan disusun pasca workshop. Jajaran narasumber yang digawangi oleh Prof. Noer Azam Achsani memberikan materi secara komprehensif sesuai kaidah metodologi penelitian, dimulai dari perumusan masalah, desain sampling, desain instrumen/kuisioner, pengolahan dan analisis data survei yang lebih tajam dan dapat diterapkan, seperti analisis deksriptif, Importance Performance Analysis (IPA), korelasi, regresi, biplot dan korespondensi. Read the rest of this entry »

Dec 28

UNDANGAN PENYERAHAN DIPA TA 2014

UNDANGAN

Kepada : Seluruh Pejabat KPA Satker/SKPD Lingkup KPPN Parepare

Hal         : Penyerahan DIPA TA 2014

 

Sehubungan dengan telah diterbitkannya DIPA TA 2014 untuk satuan kerja wilayah pembayaran KPPN Parepare, dengan ini kami mengundang Saudara selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk hadir pada acara Penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2014 yang akan diselenggarakan pada :

 

Hari/Tanggal               : Senin, 30 Desember 2013

Waktu                          : Pukul 11.00 Wita s.d selesai

Tempat                        : Gedung Barugae (Komp. Rujab Walikota Parepare)

Alamat                         : Jalan Lasiming No. 1 Parepare

Susunan Acara          : Terlampir

 

Untuk kelancaran pelaksanaan acara tersebut, dimohon hadir 15 (lima belas) menit sebelum acara dimulai.

 

Demikian disampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

 

Daftar Satker/SKPD TA 2014 >> klik sini

Dec 10

PETUNJUK SINGKAT GAJI INDUK 2014

downloadBERIKUT INI PETUNJUK SINGKAT KHUSUS UNTUK GAJI INDUK SATKER 2014.

1.Lakukan Instalasi Aplikasi SPM 2014 (silakan Download disini atau mintakan langsung ke KPPN)

2.Lakukan Instalasi Aplikasi GPP Satker 2014 (ikuti sesuai petunjuk)

3.Download ADK DIPA  2014 seperti biasa melalui http://rkakldipa.anggaran.depkeu.go.id (menggunakan user dan password masing masing.

Untuk perhatian, bahwa KPPN menerima SPM Gaji Induk 2014 sampai dengan tanggal 20 Desember 2013.

Semoga bermanfaat.

 

 

 

 

 

 

 

Older posts «