Aug 05

Seksi MSKI KPPN

Banyak dari Stakeholder KPPN khususnya KPPN Parepare bertanya-tanya tentang MSKI. Sebenarnya apa sih MSKI yang dimaksud di KPPN,apa pula tugas dan fungsinya. Semoga tulisan ini sedikit banyak membantu kita mengetahui apa itu MSKI.

Seksi Managemen Satker dan Kepatuhan Internal atau disingkat MSKI merupakan salah satu seksi dari 5 seksi yang ada dalam struktur organisasi KPPN. Seksi MSKI merupakan seksi baru yang ada di KPPN.

Seksi MSKI mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

  1. Tugas di bidang manajemen satker:
    1. melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan perbendaharaan.
    2. fungsi customer service.
    3. supervisi teknis SPAN dan helpdesk SAKTI.
    4. pemantauan standar kualitas layanan KPPN dan penyediaan layanan perbendaharaan.
  2. Tugas di bidang kepatuhan internal:
    1. pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan.
    2. perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

 

 

oleh : Benie Habrian

 

Aug 05

TUPOKSI KPPN Pasca Implementasi SPAN

Terdapat dua bagian besar perubahan struktur organisasi di DJPBN yaitu perubahan struktur organisasi kantor pusat dan kantor vertikal. Perubahan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu Transformasi Kelembagaan di Kementerian Keuangan, Penajaman Fungsi Perbendaharan serta Implementasi SPAN.

struktur kppn

Dari gambar di atas terlihat untuk unit eselon IV di KPPN pada dasarnya secara nomenklatur tidak banyak berubah hanya saja akan ada satu unit  baru di KPPN yaitu seksi Manajemen Satuan Kerja dan Kepatuhan Internal (MSKI). Penambahan unit baru ini sebagai akibat adanya penajaman fungsi perbendaharaan dan juga Implementasi SPAN.

 

Implementasi SPAN di KPPN akan membawa dampak secara langsung maupun tidak langsung bagi unit eselon IV. Yang terdampak secara langsung oleh SPAN adalah Seksi Pencairan Dana, Seksi Bank dan Seksi Verifikasi dan Akuntansi sedangkan untuk Subbagian Umum dan Seksi Manajemen Satuan Kerja dan Kepatuhan Internal tidak terdampak secara langsung tetapi akan lebih banyak berfungsi sebagai unit pendukung di KPPN.

Kemudian, bagaimana tugas pokok dari masing masing unit?

Berikut ini akan kami paparkan untuk tugas pokok dan fungsi unit eselon IV di KPPN :

a.    Seksi Pencairan Dana pasca penerapan proses bisnis baru akan mempunyai tugas melayani satuan kerja mulai dari proses pendaftaran tagihan sampai dengan pembayaran yang meliputi :  pengujian resume tagihan dan SPM, penerbitan SPPT (Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan), penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (Badan Layanan Umum) BLU, pengelolaan data kontrak, data suplier, dan belanja pegawai satker, serta monitoring dan evaluasipenyerapananggaran satker.

b.    Seksi Bank mempunyai tugas melakukan penyelesaian transaksi pencairan dana dengan penerbitan SP2D atas tagihan yang telah jatuh tempo sesuai SPPT yang telah diterbitkan oleh seksi Pencairan Dana, melaksanakan fungsi Manajemen Kas, pengelolaan rekening Kuasa BUN dan Bendahara serta penatausahaan pengembalian Pendapatan/Penerimaan Negara.

c.    Seksi Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugasuntuk melakukanrekonsiliasi laporan akuntansi, penyusunan Laporan Keuangan tingkat Kuasa BUN, realisasi dan analisis kinerja anggaran serta analisis data statistik laporan keuangan regional.

d.    Seksi Manajemen Satuan Kerja dan Kepatuhan Internal akan mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan perbendaharaan, fungsicustomer service, supervisi teknisSPAN dan helpdeskSAKTI, pemantauan standar kualitas layanan KPPN, penyediaan layanan perbendaharaan, manajemen risiko, kepatuhan dan pengendalian internal serta pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin.

e.    Subbagian Umum sebagai supporting unit pada prinsipnya tugas pokok dan fungsinya tidak banyak berubah bila dibandingkan dengan tugas pokok dan fungsinya saat ini.Subbagian Umum KPPN mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukanpengelolaan organisasi, kinerja, SDM, dan keuangan, manajemen risiko, pengendalian internal serta tata usaha, rumah tangga dan kehumasan.

Oleh : Yogi Bekti Swasana

 

Disadur dari : http://www.span.depkeu.go.id/

 

Aug 05

Raker SKKI 2014

dirBertempat di Hall Hotel Grand Mercure Jakarta, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowirjono membuka acara Rapat Kerja Bidang SKKI Tahun 2014. Rapat kerja diikuti Kepala Seksi Kepatuhan Internal, Kepala Seksi Supervisi Teknis Aplikasi, dan satu orang staff Bidang SKKI dari seluruh Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

Rapat kerja berlangsung mulai tanggal 3 s.d 6 Juni 2014 dengan pembagian peserta menjadi dua kelas yaitu kelas manajerial dan kelas teknis. Kelas manajerial diikuti para kepala seksi, sedangkan kelas teknis diperuntukkan bagi para staff Bidang SKKI. Raker Bidang SKKI ini terselenggara atas kolaborasi apik antar tiga unit, Sekretariat Ditjen Perbendaharaan, Direktorat Transformasi Perbendaharaan, serta Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.

Hal yang cukup istimewa pada acara rapat kerja kali ini adalah hadirnya tiga pejabat kunci Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Kehadiran Inspektur III, Inspektur VII, dan Inspektur Bidang Investigasi, disertai dengan penyampaian keynote speech terkait sistem pengendalian internal, manajemen risiko, serta manajemen pengaduan sebagai perwujudan peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan pengawasan. Read the rest of this entry »

Apr 11

Menkeu Tegaskan Visi Baru Ditjen Perbendaharaan

rapimnas14Liputan Rapimnas Ditjen Perbendaharaan I Tahun 2014
Jakarta, perbendaharaan.go.id – Menteri Keuangan M. Chatib Basri tegaskan visi baru Ditjen Perbendaharaan di hadapan para peserta Rapimnas Ditjen Perbendaharaan, Rabu (2/4), di Gedung Dhanapala Kemenkeu. Menurutnya, untuk mencapai visi baru, yaitu, “Menjadi Pengelola Perbendaharaan yang Unggul di Tingkat Dunia,” Sumber Daya Manusia (SDM) Ditjen Perbendaharaan perlu terus meningkatkan kompetensinya.

“Untuk menjadi treasury manager sepuluh negara terbesar di dunia, dibutuhkan skill dan kemampuan yang luar biasa dari semua SDM di Ditjen Perbendaharaan,” ujar Chatib Basri. Read the rest of this entry »

Mar 04

MENDUDUKKAN BENDAHARA SESUAI TEMPATNYA

wamenkeuLiputan Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan No. 162/PMK.05/2013
Jakarta,Perbendaharaan.g.id-
Bertempat di Mezzanine Room, Gedung Djuanda I, sekitar 140 orang hadir mewakili 78 Kementerian/ Lembaga hadir dalam acara Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan No. 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selain para Direktur lingkup DJPBN, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan serta perwakilan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Selain itu, Kepala Kanwil DJPBN Provinsi DKI Jakarta dan Kepala KPPN lingkup Kanwil DJPBN Provinsi DKI Jakarta juga hadir dalam acara itu. Dibuka oleh Wakil Menteri Keuangan I, Anny Ratnawati, acara sosialisasi ini menjadi executive level meeting terkait peraturan tentang Bendahara. Read the rest of this entry »

Feb 27

Cetak Biru Pengelolaan SDM Ditjen Perbendaharaan

SDMLiputan Workshop Metodologi Riset Terapan-Bidang Pengelolaan SDM
Bogor, perbendaharaan.go.id -
Bagian Administrasi Kepegawaian menyelenggarakan Workshop Metodologi Riset Terapan (Bidang Pengelola SDM) pada tanggal 10 s.d. 15 Februari 2014, di Bogor. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama Ditjen Perbendaharaan dengan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB dan menjadi bagian dari program employee engagement tahun 2014.

Peserta workshop tersebut merupakan pejabat/pegawai pengelola SDM atau pejabat/pegawai lain yang ditunjuk Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan, dengan kriteria memiliki kemampuan berfikir kritis dan analitis serta dipandang mampu menyelesaikan kajian/penelitian pengelolaan SDM yang akan disusun pasca workshop. Jajaran narasumber yang digawangi oleh Prof. Noer Azam Achsani memberikan materi secara komprehensif sesuai kaidah metodologi penelitian, dimulai dari perumusan masalah, desain sampling, desain instrumen/kuisioner, pengolahan dan analisis data survei yang lebih tajam dan dapat diterapkan, seperti analisis deksriptif, Importance Performance Analysis (IPA), korelasi, regresi, biplot dan korespondensi. Read the rest of this entry »

Dec 28

UNDANGAN PENYERAHAN DIPA TA 2014

UNDANGAN

Kepada : Seluruh Pejabat KPA Satker/SKPD Lingkup KPPN Parepare

Hal         : Penyerahan DIPA TA 2014

 

Sehubungan dengan telah diterbitkannya DIPA TA 2014 untuk satuan kerja wilayah pembayaran KPPN Parepare, dengan ini kami mengundang Saudara selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk hadir pada acara Penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2014 yang akan diselenggarakan pada :

 

Hari/Tanggal               : Senin, 30 Desember 2013

Waktu                          : Pukul 11.00 Wita s.d selesai

Tempat                        : Gedung Barugae (Komp. Rujab Walikota Parepare)

Alamat                         : Jalan Lasiming No. 1 Parepare

Susunan Acara          : Terlampir

 

Untuk kelancaran pelaksanaan acara tersebut, dimohon hadir 15 (lima belas) menit sebelum acara dimulai.

 

Demikian disampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

 

Daftar Satker/SKPD TA 2014 >> klik sini

Dec 10

PETUNJUK SINGKAT GAJI INDUK 2014

downloadBERIKUT INI PETUNJUK SINGKAT KHUSUS UNTUK GAJI INDUK SATKER 2014.

1.Lakukan Instalasi Aplikasi SPM 2014 (silakan Download disini atau mintakan langsung ke KPPN)

2.Lakukan Instalasi Aplikasi GPP Satker 2014 (ikuti sesuai petunjuk)

3.Download ADK DIPA  2014 seperti biasa melalui http://rkakldipa.anggaran.depkeu.go.id (menggunakan user dan password masing masing.

Untuk perhatian, bahwa KPPN menerima SPM Gaji Induk 2014 sampai dengan tanggal 20 Desember 2013.

Semoga bermanfaat.

 

 

 

 

 

 

 

Nov 04

Pokok Pokok PMK-190/PMK.05/2012 (Bag.II)

pmk 190PENYELESAIAN TAGIHAN NEGARA

Pembuatan Komitmen

  1. Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA yang mengakibatkan pengeluaran negara, dilakukan melalui pembuatan komitmen.
  2. Pembuatan komitmen dilakukan dalam bentuk:
  3. Perjanjian/kontrak untuk pengadaan barang/jasa; dan/atau
  4. Penetapan keputusan
  5. Pembuatan komitmen melalui penetapan keputusan yang mengakibatkan pengeluaran negara antara lain untuk:
  6. pelaksanaan belanja pegawai
  7. pelaksanaan perjalanan dinas yang dilaksanakan secara swakelola;
  8. pelaksanaan kegiatan swakelola, termasuk pembayaran honorarium kegiatan; atau
  9. pelaksanaan belanja bantuan sosial dalam bentuk transfer uang kepada penerima bantuan. Read the rest of this entry »

Nov 04

Pokok Pokok PMK-190 /PMK.05/2012

pmk 190Dalam rangka pelaksanaan anggaran dan pendapatan negara (APBN) yang optimal, efektif, dan efisien, Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tanggal 29 November 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. PMK ini berlaku mulai berlaku tanggal 01 Januari 2013.

Dengan berlakunya peraturan ini maka peraturan-peraturan berikut ini dinyatakan tidak berlaku lagi yaitu:

  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta peraturan pelaksanaannya; dan
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pada Satuan Kerja; Read the rest of this entry »

Older posts «